Rabu, 01 Mei 2013

Hukum Taklifi dan Wadh'i

BAB I
PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang
            Pembahasan tentang hukumsyara’ adalah salah satu dari beberapa objek kajian Ushul Fiqh. Bahkan tujuan utama dari studi Ushul Fiqh adalah bagaimana menyimpulkan hukum syara’ dari sumber-sumbernya. Oleh karena begitu penting kedudukan hukum syara’ dalam pembahasan ini, maka lebih dulu perlu dijelaskan hakikat hukum syara’ itu sendiri serta berbagai macamnya.
            Istilah hukum syara’ bermakna hukum-hukum yang digali dari syari’at Islam. Berbicara tentang hukum syara’ melibatkan pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti pembicaraan tentang pembagian hukum syar’i yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’i. Serta pembicaraan tentang hakim, al-mahkum fih, dan tentang al-mahkum ‘alaih. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan dipaparkan penjelasan tentang hal-hal tersebut.

B.       Rumusan Masalah
a.       Apa ituhukum syar’i?
b.      Apa saja pembahasan-pembahasan hukum dalam ilmu Ushul Fiqh?
c.       Apa saja macam-macam hukum dan pembagiannya?

C.      Tujuan
a.       Mengetahui hukum-hukum syar’i
b.      Mengetahui pembahasan-pembahasan hukum dalam ilmu Ushul Fiqh
c.       Mengetahui macam-macam hukum dan pembagiannya




BAB II
PEMBAHASAN

Istilah hukum syara’ bermakana hukum-hukum yang digali dari syari’at islam. Hukum syara’ melibatkan pembicaaraan tentang pembagian hukum syara’, hakim (pembuat hukum), al-mahkum fih (perbuatan manusia), dan tentang al-mahkum ‘alaih (mukalaf).

A.      Pengertian Hukum
Secara etimologi kata hukum (al-hukm) berarti “ mencegah” atau “memutuskan”. Menurut terminologi Ushul Fiqh, hukum (al-hukm) berarti:
Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa Iqtidla (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), Takhyir (kebolehan bagi orang mukalaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau Wald (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani’ [penghalang]).

Ayat-ayat atau hadis-hadishukum dapat dikatagorikan kepada beberapa macam;
a.         Perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan mukalaf yang diperintahkan itu sifatnya wajib.
b.        Larangan melakukan suatu perbuatan. Perbuatan mukalaf yang dilarang itu sifatya haram.
c.         Anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, dan peebuatan yang dianjurakan untuk dilakukan itu sifatnya mandub.
d.        Anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan. Perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan itu sifatnya makruh.
e.         Memberi kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan, dan perbuatan yang diberi pilih untuk dilakukan atu ditinggalkan itu sifatnya mubah.
f.         Menetapkan sesuatu sebagai sebab.
g.        Menetapkan sesuatu sebagai syarat.
h.        Menetapkan sesuatu sebagai mani (penghalang).
i.          Menetapkan sesuatu sebagaikriteria sah dan fasad/batal.
j.          Menetapkan sesuatu sebagai kriteria ‘azimah dan rukhsah.

B.       Pembagian Hukum Syara’
Secara garis besar para ulama Ushul Fiqh membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’i. Hukum taklifi menurut para ahli Ushul Fiqh adalah:
Ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukalaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.
Sedangkan yang dimaksud dengan hukum wadh’i adalah:
Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat dan mani (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi.
Ada dua perbedaan mendasar antara dua macam hukum tersebut:
a.         Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukalaf, sedangkan hukum wadh’i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Misalnya, hukum taklifi menjelaskan bahwa shalat wajub dilaksanakan umat Islam, dan hukum wadh’i menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang menunaikan shalat zuhur.
b.        Hukum taklifi dalam berbagai macamnya selalu berada dalam batas kemampuanseorang mukalaf. Sedangkan hukum wadh’i sebagiannya ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia. Misalnya seperrti dalam contoh di atas tadi, keadaan tergelincir matahari bukan dalam kemampuan manusia dan bukan pula merupakan aktivitasnya. Hubungannya dengan perbuatan manusia hanyalah karena Allah menjadikannya (tergelincir matahari) sebagai tanda bagi masuknya waktu shalat zuhur.
Pembagianhukumsyara’ sebagaiberikut:
a.      Hukum Taklifi
Hukum taklifi adalah syar’i yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf) atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Dengan kata lain adalah yang dituntut melakukannya atau tidak melakukannya atau dipersilahkan untuk memilih antara memperbuat dan tidak memperbuat.
Hukum taklifi ini terbagi kepada lima bagian yaitu; ijab (wajib), nadb (sunat) , tahrim (haram), karahah (makruh), dan ibahah (mubah).
Ijab adalah firman yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2]:43:
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”
Nadb adalah firman Allah yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan perbuatan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk berbuat. Misalnya, firman Allah surat Al-Baqarah [2]:282:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.”
Tahrim adalah firman yang menuntut untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3:
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi.”
Kemudian, karahah adalah firman Allah yang menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk tidak berbuat. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101:
“Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu.”
Sedangkan ibahah adalah firman Allah yang memberi kebebasan kepada mukalaf untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235:
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.”
Golongan Hanafiyah membagi hukum taklifi kepada tujuh bagian, yaitu dengan membagi firman yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti kepada dua bagian, yaitu fardhu dan ijab.
Menurut kelompok ini bila suatu perintah didasarkan dengan dalil yang qath’i, seperti dalil Al-Quran dan hadis mutawatir maka perintah itu disebut fardhu. Namun, bila suruhan itu berdasarkan dalil yang zhanni, maka ia dinamakan ijab. Begitu pula larangan. Bila larangan itu berdasarkan dalil zhanny, maka ia disebut karahah tahrim.
Dengan pembagian seperti di atas, golongan Hanafiyah membagi hukum taklifi kepada fardhu, ijab, tahrim, karahah tanzih, nadb, dan ibahah.
Sekalipun golongan yang disebut terakhir ini membagi hukum taklifi kepada tujuh bagian, tapi pada umumnya ulama sepakat membagi hukum tersebut kepada lima bagian seperti yang telah disebut di atas. Kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan mukalaf dan efek itulah yang dinamakn al-hakam al-khamsah oleh ahli fiqih, yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah.
1.      Wajib 
a.       PengertianWajib
Para ahli ushul memberikan definisi wajib ialah:
“Wajib menurut syara’ ialah apa yang dituntut oleh syara’ kepada mukallaf untuk memperbuatnya dalam tuntutan keras.”
Atau menurut definisi lain ialah suatu perbuatan jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa.
Wajib ini dapat dikenal melalui lafal atau melalui tanda (qarinah) lain. Wajib yang ditunjuk melalui lafal seperti dalam bentuk lafal amar (perintah) dalam firman Allah:
Artinya: “... dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.” (QS. Thaha:14)
Dapat juga dikenal melalui kata-kata yang tercantum dalam kalimat itu sendiri yang menunjukkan wajib seperti dalam firman-Nya:
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ....” (QS. Al-Baqarah: 183)
b.      PembagianWajib  
Dilihat dari beberapa segi, wajib terbagi empat:
1)      Dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentunya perbuatan yang dituntut,wajib dapat dibagi dua: 
a.       Wajib mu’ayyan, yaitu yang telah ditentukan macam perbuatannya, misalnya membaca fatihah dalam shalat.
b.      Wajib mukhayyar, yaitu yang boleh pilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan. Misalnya, kifarat sumpah yang memberi tiga alternatif, memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian sepuluh orang miskin, atau memerdekakan budak.
2)      Dilihat dari segi waktu mengerjakannya dan waktu yang tersedia untuk mengerjakan yang diwajibkan.wajib yang seperti ini dapat dibagi menjadi dua macam:
a.   Wajib muwassa’, waktu yang tersedia untuk melaksanakan yang diwajibkan itu lebih luas atau lebih banyak dari waktu mengerjakan kewajiban itu. Misalnya shalat zuhur. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan shalat zuhur jauh lebih lapang dibandingkan dengan waktu yang terpakai untuk melaksanakan shalat zuhur. Maka wajib yang seperti ini dapat dilaksanakan pada awal waktu atau pada pertengahan waktu atau pada akhir waktu. Jika wajib muwassa’ ingin dikerjakan pada pertengahan atau akhir waktu maka menurut para ulama hendaklah berniat setelah tiba waktunya (awal waktu) untuk menunda pelaksanaannya pada waktu yang diinginkan karena kalau tidak diniatkan maka mungkin termasuk orang yang melalaikan waktu.
b.   Wajib mudhayyiq, yakni yang waktunya yang tersedia persis sama atau sama banyak dengan waktu mengerjakan kewajiban itu. Seperti puasa bulan Ramadhan. Puasa itu sendiri menghabiskan seluruh hari bulan Ramadhan. Karena itulah wajib mudhayyiq tidak dapat ditunda dari waktu yang tersedia untuk mengerjakannya.
3)      Dilihat dari segi orang yang harus mengerjakannya, terbagi kepada dua bagian:
a.       Wajib ‘ain, ialah tuntutan syara’ untuk melaksanakan sesuatu perbuatan dari setiap mukallaf dan tidak boleh diganti oleh orang lain, seperti kewajiban mengerjakan shalat, puasa, zakat, dan haji. Wajib ini disebut juga fardhu ‘ain.
b.      Wajib kifayah, ialah wajib yang dibebankan kepada sekelompok orang dan jika ada salah seorang yang mengerjakannya maka tuntutan itu dianggap sudah terlaksana, namun bila tidak ada seorangpun yang mengerjakannya, maka berdosalah sekelompok orang tersebut. seperti amar ma’ruf dan nahi munkar, shalat jenazah, mendirikan rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.
4)      Dilihat dari segi kadar (kuantitas)nya dan bentuk tuntutan, terbagi kepada dua:
a.       Wajib muhaddad, ialah yang ditentuka oleh syara’ bentuk perbuatan yang dituntut dan mukallaf dianggap belum melaksanakan tuntutan itu sebelum melaksanakan seperti yang telah dituntut oleh syara’ atau dengan kata lain adalah kewajiban yang telah ditentukan kadar atau jumlahnya. Contohnya shalat, zakat, dan pelunasan hutang. Shalat lima waktu telah ditetapkan waktunya, jumlah rakaatnya, rukun dan syaratnya. Zakat telah ditetapkan jenis benda yang wajib dizakati dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Wajib muhaddad kalau tidak dilaksanakan maka menjadi hutang dan boleh diambil dengan paksa.
b.      Wajib ghairu muhaddad, ialah perbuatan yang wajib dan tidak wajib yang tidak ditentukan cara pelaksanaanya dan waktunya atau kewajiban yang tidak ditentukan batas bilangannya, seperti infak fi sabilillah, memberi bantuan kepada orang yang berhajat, tolong menolong, dan lain sebagainya. Wajib ghairu muhaddad jika tidak dilaksanakan tidak menjadi hutang dan tidak boleh dipaksa.
2.      Mandub
a.       PengertianMandub
Para ahli ushul mengatakan yang dimaksud dengan mandub ialah:
“ Yang dituntut oleh syara’ memperbuatnya dari mukallaf namun tnututannya tidak begitu keras.”
Atau dengan kata lain segala perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dilakukan tidak akan dikenakan siksa atau dosa (‘iqab).
Perbuatan mandub dapat dikenal melalui lafal yang tercantum dalam nash seperti dicantumkan kata “disunnatkan” atau “dianjurkan” atau dibawakan dalam bentuk amar namun ditemui tanda yang menunjukkan bahwa tuntutan itu tidak keras dari nash itu sendiri. Seperti dalam firman Allah:
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah  (hutang piutang) tidak secara tunai hendaklah kamu menulisnya ....” (QS. Al-Baqarah 282)
Dalam ayat lain diterangkan:
Artinya: “... maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya....” (QS. Al-Baqarah 282)
Ayat yang kedua ini dapat dipahami bahwa menulis hutang piutang itu hanya mandub (sunnat). Dan juga mungkin tanda yang dapat dipergunakan untuk memalingkan amar yang mempunyai arti wajib ke arti mandub melalui kaidah umum agama atau melalui kaidah fiqih dan mungkin juga ditunjuk oleh urutan hukuman bagi orang yang meninggalkannya.
b.      PembagianMandub
Para ulama dalam kalangan mazhab Hanafi menyamakn arti sunat dan nafal dengan mandub, mandub menurut mereka ada tiga macam:
1)      Sunat Hadyi ialah suatu perbuatan yang diperintahkan untuk menyempurnakan perbuatan wajib seperti azan dan shalat berjamaah. Orang yang meninggalkan perbuatan yang seperti ini dikatakan tersesat dan tercela dan kalau seandainya seisi kampung bersepakat meninggalkannya maka mereka dapat diperangi.
2)      Sunat Zaidah ialah semua perbuatan yang dianjurkan memperbuatnya sebagia sifat terpuji bagi mukallaf karena mengikuti jejak nabi sebagai manusia biasa seperti dalam makan, minum, tidur dan sebagainya dan kalau perbuatan itu dilakukan menjadi kebaikan bagi mukallaf dan kalau ditinggalkan tidak dapat dikatakan makruh.
3)      Nafal ialah perbuatan yang dianjurkan memperbuatnya sebagai pelengkap dari perbuatan wajib dan sunat seperti shalat sunat. Perbuatan yang seperti itu kalau diperbuat akan memperoleh pahala dan kalau ditinggalkan tidak akan mendapat siksa dan tidak pula dicela.
Biasanya, mandub ini disebut juga sunat atau mustahab, dan terbagi kepada:
a)      Sunat ‘ain, ialah segala perbuatan yang dianjurkan kepada setiap pribadi mukallaf untuk dikerjakan, misalnya shalat sunat rawatib.
b)      Sunat kifayah, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat cukup oleh salah seorang saja dari suatu kelompok, seperti mengucapkan salam, mendoakan orang bersin, dan lain sebagainya.
Para ulama dalam kalangan mazhab Syafi’i membagi mandub menjadi dua macam ialah:
1)      Sunat muakkad, ialah perbuatan yang dituntut memperbuatnya namun tidak dikenakan siksa bagi yang meninggalkannya tetapi dicela. Contohnya perbuatan sunat yang menjadi pelengkap perbuatan wajib seperti azan, shalat berjamaah, shalat hari raya, berkurban dan akikah, karena perbuatan-perbuatan yang seperti itu selalu diperbuat Rasulullah SAW. hanya sekali atau dua kali beliau tinggalkan yang menunjukkan perbuatan itu bukan wajib namun digemari oleh beliau.
2)      Sunat Ghairu muakkad, ialah segala perbuatan yang dituntut memperbuatnya namun tidak dicela meninggalkannya tetapi Rasulullah SAW. sering meninggalkannya, atau dengan kata lain yaitu segala macam perbuatan sunat yang tidak selalu dikerjakan Rasul,.
3.      Haram
a.       Pengertian Haram
Para ahli ushul mengatakan tentang haram ialah:
“apa yang dituntut oleh syara’ untuk tidak melakukannya dengan tuntutan keras.”
Atau dengan kata lain dilarang memperbuatnya dan kalau diperbuat akan mendapat siksa dan kalau ditinggalkan akan mendapat pahala.
Tuntutan yang seperti ini dapat diketahui melelui lafal nash seperti dalam firman Allah:
Artinya: “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging) hewan yang disembelih atas nama selain Allah... ( QS. Al-Maidah 3)
b.      Pembagian Haram
Secara garis besarnya haram dibagi kepada dua:
1)      Haram li zatihi, ialah haram  karena perbuatan itu sendiri, atau haram karena zatnya. Haram seperti ini pada pokoknya  adalah haram yang memang diharamkan sejak semula. Misalnya membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain.
2)      Haram li gairihi, ialah Haram karena berkaitan dengan perbuatan lain, atau haram karena faktor lain yang datang kemudian. Misalnya, jual beli yang hukum asalnya mubah, berubah menjadi haram ketika azan jum’at sudah berkumandang. Begitu juga dengan puasa Ramadhan yang semulanya wajib berubah berubah menjadi haram kerena dengan berpuasa itu akan menimbulakn sakit yang mengancam keselamatan jiwa. Begitu juga dengan lainnya.
Para ulama dalam kalangan mazhab Hanafi membagi haram ini menjadi dua macam yang dilihat dari segi kekuatan dalil yang menetapkan ialah:
1)      Haram yang ditetapkan melalui dalil qath’i ialah harm dari Al quran, Sunnah Mutawatir dan Ijma. Haram yang ditetapkan melalui dalil qath’i ini sebagi kebalikan fardhu.  Contohnya seperti larangan berbuat zina seperti yang diterangakan dalam ayat 32 Surah Al Isra’.
2)      Haram yang ditetapkan melalui dalil zanni seperti hadis Ahad dan kias dan haram seperti ini sebagai kebalikan wajib atau juga dinamakan karahiyatut tahrim. Contohnya seperti larangan bagi kaum pria memakai perhiasan emas dan kain sutra murni yang diterangkan dalam hadis ahad yang diantaranya:
“kedua ini haram atas umatku yang lelaki”(HR Abu Daud, Ahmad dan Nasai dari Ali bin Thalib)
4.      Makruh
a.       PengertianMakruh            
Makruh menurut para ahli ushul ialah:
“apa yang dituntut syara’ untuk meninggalkannya namun tidak begitu keras.”
Atau dengan kata lain sesuatu yang dilarang memperbuatnya namun tidak disiksa kalau dikerjakan. Misalnya merokok, memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, dan lain sebagainya.
b.      PembagianMakruh
Pada umumnya, ulama membagi makruh kepada dua bagian:
1)      Makruh tanzih, yaitu segala perbuatan yang meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan.
2)      Makruh tahrim, yaitu segala perbuatan yang dilarang, tetapi dalil yang melarangnya itu zhanny, bukan qath’i. Misalnya, bermain catur, memakan kala, dan memakan daging ular (menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah).

5.      Mubah
a.       PengertianMubah
Yang dimaksud dengan mubah menurut para ahli ushul ialah:
“apa yang diberikan kebebasan kepada para mukallaf untuk memilih anatara memperbuat atau meninggalkannya.”
b.      PembagianMubah
Mubah dapat dibagi tiga macam, yaitu:
Yang diterangkan syara’ tentang kebolehannya memilih antara memperbuat atau tidak memperbuat
1)      Tidak diterangkan kebolehannya namun syara’ memberitahukan akan dapat memberi kelonggaran dan kemudahan bagi yang melakukannya
2)      Tidak diterangkan sama sekali baik kebolehan memperbuatnya yang seperti inui kembali pada kaidah bara’tul ashliyah.
b.        Hukum Wadh’i
Seperti yang telah disebutka di atas, hukum wadh’i adalah ketentuan syari’at dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan mani’. Dengan demikian hukum wadh’i terbagi kepada tiga macam, yaitu:

1.        Sebab
a.         Pengertian sebab
Sebab menurut bahasa berarti “sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain”. Dengan lantaran adanya sebab, wajib adanya akibat. Sebaliknya, ketiadaan sebab menyebabkan ketiadaan akibat. Menurut istilah ushul fiqh, sepeti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan,  sebab berarti:
“Sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum”.



b.        Macam-macam sebab
1)        “Sebab”, kadang-kadang menjadi sebab pada hukum Taklifi. Misalnya waktu, yang menjadi sebab kewajiban mendirikan shalat, karena firman Allah SWT yang artinya:
“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir”. (QS.al-Isra:78)
Menyaksikan hilal Ramadhan, menjadi sebab kewajiban berpuasa, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:
“Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu”. (QS.al-Baqarah:185)
2)        Kadang-kadang “sebab” itu menjadi sebab untuk menetapkan kepemilikan, kehalalan atau emnghilangkan keduanya. Seperti jual beli untuk menetapkan kepemilikan dan menghilangkan kepemilikan, memerdekakan budak dan wakaf untuk menggugurkan kepemilikan, atau akad perkawinan untuk menetapkan kehalalan.
3)        Kadang-kadang “sebab” itu berupa perbuatan yang mampu dilakukan mukalaf, seperti ia membunuh secara sengaja menjadi sebab kewajiban qishash. Akad jual beli, perkawinan, atau lainnya menjadi sebab adanya hukum atas perbuatan-perbuatan tersebut.
4)        Kadang-kadang “sebab” berupa sesuatu yang tidak mampu dilakukan mukallaf. Seperti masuk waktu yang menjadikan sebab kewajiban shalat. Hubungan kerabat menjadi sebab adanya hak waris dan pewaris. Sifat kecil menjadi sebab keharusan perwallian atas si kecil tersebut.

2.        Syarat
a.         Pengertian Syarat
Menurut bahasa kata syarat berarti “sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain” atau “sebagai tanda”. Tidak adanya syarat menjadikan tidak adanya yang disyaratkan, tetapi adanya syarat belum tentu menjadikan adanya yang disyaratkan.  Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, syarat adalah:
Sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu”.

Misalnya, wudhu adalah sebagai syarat bagi sahnya shalat dalam arti adanya shalat tergantung adanya wudhu, namun pelaksanaan wudhu itu sendiri bukan merupakan bagian dari pelaksanaan shalat. Sementara kehadiran dua orang saksi menjadi syarat bagi sahnya akad nikah. Yang disebut terakhir ini adalah rukun.

b.        Pembagian Syarat
Para ulama Ushul Fiqh membagi syarat kepada dua macam:
1)        Syarat Syar’i, yaitu syarat yang datang langsung dari syariat sendiri. Misalnya, keadaan rusyd (kemampuan untuk mengatur pembelanjaan sehingga tidak menjadi mubazir) bagi seorang anak yatim dijadikan oleh syariat sebagai syarat bagi wajib menyerahkan harta miliknya kepadanya
2)        Syarat Ja’ly, yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukalaf itu sendiri. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya: “Jika engkau memasuki rumah si fulan, maka jatuhlah talakmu satu”, dan seperti pernyataan seseorang bahwa ia baru bersedia menjamin untuk membayarkan utang si fulan dengan syarat si fulan itu tidak mampu membayar hutangnya.

3.        Mani’
a.         Pengertian Mani’
Kata mani’ secara etimologi berarti “penghalang dari sesuatu”. Secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, kata mani’ berarti:
     Sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab.
Misalnya, seperti adanya pembunuhan yang disengaja dan aniaya, tetapi terhalang untuk dilakukan qishash, karena si pembunuh adalah ayah korban itu sendiri.
b.        Pembagian mani
Para ahli Ushul Fiqh membagi mani’ kepada dua macam:
1)        Mani’ al-Hukm, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya, keadaan haid bagi wanita ditetapkan Allah sebagai mani’ bagi kecakapan wanita itu untuk melakukan shalat, dan oleh karena itu shalat tidak wajib dilakukannya waktu haid.
2)        Mani’ al-Sabab, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai pengahalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Contohnya, bahwa sampainya harta satu nisab, menjadi sebab seseorang mengeluarkan zakat. Namun, karena orang tersebut dalam keadaan berhutang di mana hutang itu bila dibayar akan mengurangi hartanya dari satu nisab, maka dalam kajian fikih hutang itu menjadi mani’ bagi wajib zakat harta itu.

4.      Rukhsah dan ‘Azimah
a.       Pengertian Rukhsah
            Secara bahasa rukhsah berarti kemudahan dan kelapangan. Secara istilah rukhsah adalah ketentuan yang di syari’atkan oleh Allah sebagai keringanan untuk orang mukallaf dalam hal-hal yang khusus atau kondisi-kondisi tertentu. Dengan demikian, rukhsah terjadi pada saat seorang mukallaf mengalami masa-masa yang sulit dan darurat yang dikehendaki adanya kemudahan dari Allah Swt.
b.      Pembagian Rukhsah        
Rukhsah itu adabebrapa macam antara lain:
1)      Membolehkan hal-hal yang haram disebabkan kondisi darurat. Misalnya membolehkan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa memakannya kaena dalam keadaan kelaparan dan tidak ada makanan lain kecuali bangkai itu.
2)      Membolehkan meninggalkan suatu yang wajib karena ada uzur. Misalnya diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena ada uzur seperti sakit atau dalam keadaan bepergian.
3)      Memberikan pengecualian sebagian perikatan karena di hajat dalam lalu lintas mu’amalah. Misalya salam, yakni perikatan jual beli barang yang belum ada wujudnya saat perikatan dilakukan, tetapi harganya telah dibayar terlebih dahulu. Perikatan itu sah, secara rukhsah.
4)       Menghilangkan beban yang berat yang berlaku pada syari’at terdahulu. Misalnya mencuci pakaian yang kena najis dengan air yang suci,sebagai rukhsah terhadap tata cara mensucikan pakaian yang kena najis menurut syari’at sebelum islam, yakni dengan memotong bagian pakaian yang kena najis itudan melakukan taubat sebagai rukhsah terhadap tata cara diri menyatakan  penyesalan diri dari suatu maksiatdengan membunuh diri, sebagaimana dilakukan oleh umat terdahulu.

Segala macam rukhsah sebagaimana tersebut diatas sebenarnya hanya kembali kepada kaidah-kaidah yang berbunyi: ad-dharurat tubihul mahdhurat (kemudharatan itu menghalalkan yang terlarang).

c.       Pengertian ‘Azimah
Adapun Azimah secara bahasa berarti tekad yang kuat. Secara istilah ulama Ushul Fiqh mendefinisikannya dengan hukum-hukum yang ditetapkan Allah Swt kepada semua hamba-Nya sejak semula. Ia merupakan peraturan syara’ yang asli yang berlaku umum. Artinya dia di syariatkan sebagai aturan umum bagi seluruh mukallaf dalam keadaan normal. Misalnya bangkai, menurut asli adalah haram dimakan oleh semua mukallaf. Akan tetapi bagi yang keadaan terpaksa, diperkenankan memakannya, asal tidak berlebih-lebihan. Haramnya bangkai adalah azimah,sedangkan boleh memakannya dalam keadaan terpaksa adalah rukhsah.

5.       Shah dan Bathal
a.       Pengertian Shah dan Bathal
Secara etimologi, kata shah berarti baik. Pengertian shah menurut ulama ushul fiqh adalah tercapainya sesuatu yang memberikan pengaruh secara syara’. Karena perbuatan itu mempunyai akibat hukum.Dan suatu perbuatan dinilai shah ketika sejalan dengandenagn kehendak syar’i. Tegasnya, perbuatan mukallaf dinilai shah apabila dipenuhi rukun dan syaratnya.
Ulama Hanafi membagi perbuatan dan perikatan-perikatan tersebut itu sebagai berikut:
Amal perbuatan adakalanya shahih dan adakalanya bathil. Kalau suatu ibadah puasa dikatakatan bathil, maka sama artinya dengan fasid, yakni tidak dapat menggugurkan kewajiban, karena itu harus di qadha. Adapun ama lperbuatan yang berhubungan dengan mu’amalat atau segala macam perikatan mereka membagi kepada tiga macam Yakni shahih, bathil, dan fasid.
Sedangkan istilah bathal merupakan lawan dari shah,yakni: terlepasnya hukum syara’ dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya.Misalnya jika perbuatan yang dilakukan oleh orang mukallaf itu berupa suatu kewajiban, maka perbuatan yng dilakukan itu tidak dapat menggugurkan kewajibandan tidak dapat membebaskan tanggungan serta ia tidak berhak mendapatkan pahala di akhirat. 
C.    Hakim
Kata hakim secara etimologi adalah “orang yang memutuskan hukum”. Dalam kajian Ushul Fiqh, kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki.
Ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah. Sebagaimana firman Allah”
“...menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”. (QS. al-An’am/6:57)
Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah apakah hukum-hukum Allah dapat diketahui oleh akal secara langsung tanpa perantara para Rasul Allah dan kitab-kitab-Nya. Memang tidak ada perbedaan pendapat bahwa al hakim adalah Allah, tetapi perbedaan pendapat itu pada cara mengetahui hukum-hukum Allah.
Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi beberapa pendapat:
a.         Kalangan Mu’tazilah berpendapat bahwa perbuatan dapat dibagi menjadi dua:
1)      Perbuatan yang sifat baik dan buruknya bersifat esensial. Berkata benar sepanjang esensialnya baik adalah baik, dan sebaliknya berbohong sepanjang esensialnya adalah buruk. Demikianlah halnya sifat-sifat terpuji, sepanjang esensialnya adalah baik sehingga akal pikiran manusia mampu menyatakan bahwa hal itu baik setiap kali menyaksikannya. Sebaliknya sifat tercela sepanjang esensialnya adalah buruk sehingga akal pikiran manusia mampu menyatakan bahwa hal itu buruk setiap kali menyaksikannya. Akal pikiran manusia menurut aliran ini mampu mengenal baik dan buruk ada yang tanpa memerlukan renungan (badihy) dan ada yang membutuhkan renungan (nadzhary).
2)      Perbuatan-perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal nilai baik dan buruknya, seperti ibadah dan cara-caranya. Dan memerlukan wahyu untuk mengetahui baik dan buruknya.
Sejalan dengan hal di atas, Abu al-Husein al-Basri (w.436 H/1044 M), seorang tokoh Mu’tazilah, dalam bukunya al-Mu’tamad (Juz 1/370), membagi akal perbuatan manusia menjadi dua:
Pertama, perbuatan “aqliyah”, yaitu perbuatan yang hukumnya dapat diketahui dengan akal pikiran.
Kedua, perbuatan “syar’iyah”, yaitu perbuatan di mana syara’ ikut menentukan hukum dan bentuknya. Perbuatan dalam hal ini terdiri dari dua macam:
a)      Perbuatan di mana hanya dengan syariat dapat diketahui hukum, bentuk, dan kedudukannya sebagai ibadah bagi pelakunya. Misalnya, ibadah shalat.
b)      Perbuatan di mana syara’ berperan mengubah, menambah, atau mengurangi persyaratan-persyaratannya yang telah diketahui akal pikiran. Dalam hal ini syariat memodifikasi suatu perbuatan, sehingga disebut sebagai perbuatan yang bersifat syar’i.

b.        Kalangan Maturidiyah berpendapat bahwa sesuatu itu ada yang baik dan ada pula yang buruk menurut esensinya. Di samping itu, ada pula hal-hal yang tidak diketahui oleh akal baik dan buruknya. Menurut pendapat ini, meskipun akal pikiran bisa mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, namun umat manusia tidak wajib dalam arti tidak berpahala mengikuti kesimpulan akal pikirannya itu. Jadi, menurut aliran ini, masalah dosa dan pahala, mutlak hanya dapat diketahui dengan wahyu. Menurut aliran ini akal semata tidak dapat dijadikan landasan hukum. Setiap ketetapan hukum haruslah bereferensi kepada wahyu.
c.         Kalangan Asy’ariyah berpendapat tidak ada yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya. Baik dan buruk bagi sesuatu adalah sifat yang datng kemudian, bukan bersifat esensial. Yang membuat sesuatu baik atau buruk adalah perintah atau larangan Allah. Akal tidak punya wewenang untuk menetapkan baik atau buruknya sesuatu. Sesuatu dikatakan baik karena wahyu menilainya baik, sebaliknya sesuatu dikatakan buruk karena wahyu menilainnya buruk. Oleh sesab itu, sebelum turun wahyu, tidak ada beban taklif bagi manusia dan oleh karena itu belum ada pertimbangan dosa dan pahala bagi suatu tindakan.
Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa menurut kalangan Maturidiyah dan Asy’ariyah bahwa yang menjadi sumber hukum hanyalah wahyu Allah semata, dan bahwa akal tidak punya wewenang dalam hal tersebut.
Meskipun demikian, menurut dua aliran ini bukan berarti akal tidak berfungsi sama sekali dalam hal ini. Dalam kedua aliran ini akal hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami wahyu Allah. Sedangkan menurut Mu’tazilah akal menjadi sumber hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an.

D.      Al-Mahkum Fih
Mahkum fih berarti “perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara’”. Misalnya dalam firman Allah:
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. al-Maidah:1)
Kewajiban yang diambil dari khithab ini adalahberhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu memenuhi janji yang kemudian dijadikan hukum wajib.
Syarat-syarat sah tuntutan dengan perbuatan adalah sebagai berikut:
1)        Tuntutan perbuatan itu harus diketahui mukallaf secara jelas sehingga ia mampu melaksanakannya sebagaimana yang dituntutkan.
Misalnya firman Allah SWT.:
     “Dirikanlah shalat”, (QS. al-Baqarah:43)
Oleh karena nash itu masih global, Rasulullah menjelaskannya dengan sabda beliau:
     “Shalatlah kalian, sebagaimana kalian melihatku melaksanakan shalat”
2)        Hendaknya diketahui bahwa tuntutan itu keluar dari orang yang punya kekuasaan menuntut dan dari orang yang hukumnya wajib diikuti mukallaf. Karena dengan pengetahuan ini keinginan mukalla akan mengarah untuk mengikuti tuntutan itu.
3)        Perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf harus berupa sesuatu yang mungkin, atau mampu dilakukan atau dihindari oleh mukallaf. Dari sini ada duan cabang: pertama, tidak sah menurut syara’ pembebanan yang mustahil, baik mustahil sebab perbuatan itu sendiri atau mustahil sebab yang lain. Kedua, tidak sah menurut syara’ membebani seorang mukallaf agar orang lain berbuat atau meninggalkan suatu perbuatan. Karena melakukan atau meninggalkan perbuatan orang lain itu tidak mungkin bagi dirinya sendiri.

E.       Al-Mahkum ‘Alaih (Mukallaf)
Al-mahkum ‘alaih adalah mukallaf yang perbuatannya berhubunngan dengan hukum syar’i.
Seorang mukallaf dianggap sah menanggung beban menurut syara’ harus memenuhi dua syarat:
Pertama: Mukallaf mampu  memahami dalil taklif (pembebanan). Karena orang yang tidak mampu memahami dalil taklif, tentu dia tidak dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan pembebanan tidak dapat tercapai.
Kedua: mukallaf adalah ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Ahli menurut bahasa artinya layak dan pantas.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Satria. 2005. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media.
                        . 2009. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
                        . 2002. Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Amani.
Koto, Alaidin. 2004. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Syukur, Asywadie. 1990. Pengantar dan Ushul Fikih. Surabaya: PT Bina Ilmu.
Umar, Mukhsin Nyak. 2008. Ushul Fiqh. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerja sama dengan AK Group Yogyakarta.
Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman. 1986. Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam. Bandung: PT Alma’arif.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar